Page 566 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 566
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin
(5/10/2020).
Disampaikan Said Iqbal, sebelumnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak
Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Isu tersebut terkait dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon,
karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah
atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing .
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,"
katanya.
Tapi terhadap tiga isu tersebut, harus diperiksa kembali kalimat yg dituangkan kedalam pasal
RUU Cipta Kerja, apakah merugikan buruh atau tidak.
Namun demikian, terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh Indonesia menolak keras dan tidak
menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama
DPR yang ditolak oleh buruh adalah: Pertama. UMK bersyarat dan UMSK dihapus. Buruh
menolak keras kesepakatan ini.
565
