Page 570 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detail, intensif, dan tetap
mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April s/d 3
Oktober 2020," kata Supratman dalam laporannya Baleg di Rapat Paripurna DPR di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). ( RUU Cipta Kerja Disahkan Sore Ini ) Politikus
Partai Gerindra ini memaparkan, hal-hal pokok yang mengemuka dan mendapatkan perhatian
secara cermat dalam pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati, antara lain:

a. Dikeluarkannya 7 UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU 40/1999 tentang Pers; UU
20/2003 tentang Pendidikan Nasional; UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen; UU 12/2012
tentang Pendidikan Tinggi; UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran; UU 4/ 2019 tentang
Kebidanan; dan UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Ditambahkan 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Jo UU 16/2009; UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan Jo UU 36/2008;
UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
Jo. UU 42/2009; dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission),
kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); kemudahan dalam
mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) Perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang
mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM;
d. Sertifikasi halal, dimana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan
bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga
Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri; ( YLBHI:
RUU Cipta Kerja Disahkan, Korban Bakal Berjatuhan ).

569