Page 575 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 575
Dia berharap adanya tumpang tindih regulasi baik sektoral maupun operasional yang selama ini
menjadi penghambat masuknya investasi, dapat diminimalisir guna memastikan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dapat berjalan sesuai harapan.
"Formula dalam omnibus law dilakukan untuk menyederhanakan, memangkas, serta
menyelaraskan berbagai regulasi yang tumpang-tindih atau pun bertentangan dalam rumpun
bidang yang sama." lanjutnya.
Dia pun menyampaikan ilustrasi bahwa tentang banyaknya investor yang enggan untuk untuk
menginvestasikan modalnya di Indonesia, karena alasan berbelitnya birokrasi, serta administrasi
yang rumit. Akibatnya, mereka lari ke negara lain seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam.
Selain dalam konteks menarik investasi, salah satu lapangan kerja yang perlu memperoleh
perhatian serius guna memberdayakan masyarakat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK).
Sesuai dengan data yang dikemukakan pemerintah, kontribusi UMKM terhadap pendapatan
domestik bruto (PDB) mencapai 60,34 persen dan menyerap 97,02 persen total dari angkatan
kerja. Sedangkan, kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,1 persen.
"Sumbangsih UMKM dan koperasi yang sangat besar tersebut harus didukung dengan regulasi
yang mempermudah dan mendorong pertumbuhan hingga benar-benar menjadi penggerak
perekonomian" pungkas LE.
(fat/jpnn).
574
