Page 673 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 673
Terakhir, ia menilai bahwa pembahasan RUU tersebut juga cacat prosedur. Pasalnya, beberapa
pembahasan hal-hal penting di dalam RUU dinilai kurang transparan.
Selain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS yang diwakili Ledia Hanifa dalam Rapat Kerja
Pnegambilan Keputusan Tingkat I yang menghasilkan kesepakatan RUU Cipta Kerja akan dibawa
ke rapat paripurrna, juga menyatakan penolakan.
Mewakili PKS, Ledia mengapresiasi sejumlah ketentuan dala RUU Cipta Kerja terkait kemudahan
berusaha yang jika dilakukan secara konsisten dan konsekuen akan dapat memangkas proses
bisnis di Indonesia.
Selain itu, mereka juga mengapresiasi kesepakatan panja dan pemerintah yang menjadikan
keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai pagar dalam pembahasan.
Akan tetapi, Fraksi PKS menyayangkan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) yang tidak
runtut dan dalam waktu yang singkat, sehingga menyebabkan ketidakoptimalan dalam
pembahasan.
"RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam mendiagnosa
(permasalahan yang terjadi)," kata Ledia sebagaimana dikutip Kontan, Minggu (4/10/2020).
672
