Page 677 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 677
NGOTOT SAHKAN RUU CIPTA KERJA, PEMERINTAH DAN DPR TAK PEKA TERHADAP
PENDERITAAN RAKYAT
Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis
8 Oktober nanti diprotes organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh
Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah. Mereka menilai sikap pemerintah dan DPR
yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial dalam Omnibus Law tersebut semakin
membuktikan bahwa pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal.
"Tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat
kecil lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung,"
ujar Perwakilan Gebrak yang juga sebagai Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh
Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
(Lihat Juga Foto : Dukung Warisan Budaya, MNC Bank Peringati Hari Batik Nasional ).
Dengan Omnibus Law , pemerintah dan DPR juga dinilai dengan sengaja menumbalkan nasib
mayoritas kaum rakyatnya demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal. "Sejak awal Omnibus
Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas
untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan,"
tuturnya.
Mereka menilai pembahasan Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan kucing-kucingan.
Keterbukaan informasi soal pembahasan dianggap sangat terbatas, sementara penolakan yang
datang dari berbagai pihak tidak didengar dan dindahkan.
"Bahkan informasi terkini bahwa Omnibus Law akan segera disahkan dalam beberapa hari ke
depan sebelum Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober nanti,"
ungkapnya.
Mereka menyatakan keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan itu tercermin dalam
ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 pada Sabtu 3 Oktober
2020 malam. "Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pandagan umum di mana menghasilkan suara, sembilan dari pandangan mini fraksi tujuh di
antaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara dua lainnya yakni Fraksi Partai
Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak," imbuhnya.
Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR itu dihadiri juga oleh Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto , yang menyampaikan pendapat mewakili pemerintah. "Yang menunjukkan sudah tidak
ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang
pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna," tuturnya.
(zik).
676
