Page 676 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 676
Judul Ngotot Sahkan RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Tak Peka
terhadap Penderitaan Rakyat
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/186038/12/ngotot-sahkan-ruu-
cipta-kerja-pemerintah-dan-dpr-tak-peka-terhadap-penderitaan-rakyat-
1601874637
Jurnalis Rico Afrido Simanjuntak
Tanggal 2020-10-05 12:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Tidak peka
terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya
akibat dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung
negative - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Sejak awal
Omnibus Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap
tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan
neutral - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Bahkan
informasi terkini bahwa Omnibus Law akan segera disahkan dalam beberapa hari ke depan
sebelum Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober nanti
neutral - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Dalam sidang
ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandagan umum di mana
menghasilkan suara, sembilan dari pandangan mini fraksi tujuh di antaranya menyetujui
Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara dua lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi
PKS yang menyatakan menolak
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Yang menunjukkan sudah tidak ada lagi
keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan
keputusan tingkat 2, paripurna
Ringkasan
Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis
8 Oktober nanti diprotes organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh
Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah. Mereka menilai sikap pemerintah dan DPR
yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial dalam Omnibus Law tersebut semakin
membuktikan bahwa pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal.
675
