Page 681 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 681
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, ini Undang-Undang celaka, yang akan
membawa kesengsaraan dari seluruh rakyat.
"Harus kita tolak, dan perlu kita curigai bahwa DPR setuju RUU Ciptaker cilaka ini dengan barter
kebijakan Pilkada dipaksakan jalan di tengah merebak ya corona," ujar Haris, di Jakarta, Senin
(5/10/2020).
Senin, 5 Oktober 2020 - 19:10 Pegiat HAM (Hak Asasi Manuisa) ini menilai, RUU Cipta Lapangan
Kerja yang kini disebut sebagai RUU Ciptaker, tidak membuka lapangan pekerjaan. Tapi
memanfaatkan tenaga muda Indonesia yang sedang membludak dengan biaya murah dan tidak
ada jaminan hak maupun yang lainnya.
"Omnibus Cilaka, sangat pro praktik bisnis untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara
di sisi lain, pengusaha bahkan juga diberi keringanan pajak," katanya.
Senin, 5 Oktober 2020 - 16:03 Seperti diketahui, DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan
Jokowi resmi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta kerja. Keputusan tersebut diambil dalam
Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, Senin (5/10/2020), dimulai
pukul 13.30.
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai pemimpin sidang, pada pukul 17.55, meminta
persetujuan dalam forum paripurna.
Senin, 5 Oktober 2020 - 13:15 "Bisa disepakati?" tanya Aziz.
"Setuju!" gemuruh teriakan peserta sidang.
"Tok! Tok! Tok!" bunyi palu diketok Aziz.
Dengan begitu agenda persetujuan RUU Ciptaker untuk menjadi UU Ciptaker telah berakhir. Aziz
menskors sidang untuk swafoto para menteri yang hadir.
Saat menentukan keputusan tersebut, terdapat 257 anggota DPR RI yang bolos atau tidak hadir.
Padahal jumlah anggota dewan di DPR 575 orang dan rapat ini juga dibuka melalui saluran
telekonferensi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengapresiasi
yang menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU. Dia juga merespons Partai Demokrat yang
walk out dari sidang dan PKS yang menolak RUU Ciptaker. Dia mengklaim, pemerintah sudah
menampung seluruh masukan.
"Terkait dengan catatan liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform
agraria," kata Airlangga.
"UU ini," lanjutnya, "tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil." Rapat paripurna ini
dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Joko Widodo secara langsung, di antaranya: Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah. Pertama kali dibahas di DPR, pada 2 April, usai
Presiden Jokowi mengirimkan surat dan draft awal pada 7 Februari.
(wok).
680
