Page 685 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 685
Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang
terancam hilang. Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi.
Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan
merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.
"Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi?"
Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam
Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi jika pemerintah
menarik beleid tersebut.
Tapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa
dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.
Ia juga berkata, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir pasti disetujui untuk
disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan
dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan pada 8
Oktober nanti.
Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi
nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik", ujar Menko Airlangga dalam
siaran pers Minggu (04/10).
Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam
pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sedangkan mekanisme
PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak
menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.
Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha.
Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk
insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki
investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar
Prioritas Investasi).
Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko
Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019. RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11
klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan
perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.
Kemudian terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan
Kawasan Ekonomi Khusus.
Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak
awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari
akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.
Judul Warganet Ramai-Ramai Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media harianjogja.com
684
