Page 684 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan
selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan
investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang.

Pun dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi
publik yang lebih luas.

"Omnibus Law ini tidak dikenal di UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penggabungan. Yang
ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu," sambungnya.

"Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang." Dalam rapat kerja
RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi
setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan
menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem,
Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan
rapat yang berlangsung panjang dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah,
partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan.
Kalau buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item
utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir luput," ujar Ledia Hanifa
kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).
"Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat cepat ini," sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya
pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan
pelestarian hutan kembali.

"Ini fungsi pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap ada." Kemudian terkait
pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN.

Sementara pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas," tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti hak cuti hamil, melahirkan,
menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula
dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika
merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23
kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema
19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan
tenaga kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

683