Page 683 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 683
Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, pada hari
yang sama.
PEMOGOKAN UMUM 8 OKTOBER, KENAPA OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HARUS
DITOLAK?
Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota
di Indonesia dijadwalkan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak, Kamis (8/10)
pekan ini.
Pemogokan umum dan aksi massa serentak itu untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, pada hari yang sama.
Kelompok buruh menyebut aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi
menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya
menguntungkan pengusaha.
Sementara itu, dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh
fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
Adapun dua fraksi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.
Di lain sisi, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia ( KASBI ), Nining Elitos, mendesak DPR dan
pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat
Paripurna, Kamis, 8 Oktober nanti.
Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan
merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari
32 bulan upah menjadi 25 bulan.
Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten
atau kota.
Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari
buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak di depan gedung
DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota.
"Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan
kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik
pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.
"Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bahaya,"
ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar--yang
tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law--mengatakan pihaknya siap
membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan
oleh DPR dan pemerintah.
"Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini seperti sudah terencana matang. Tapi bagi kami
tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam
mempermasalahkan undang-undang," imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang
melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).
682
