Page 689 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Lebih lanjut, Yusri menjelaskan, tidak dikeluarkannya izin bagi para pendemo itu tidak lepas dari
meningkatnya kasus penyebaran virus Covid-19 di DKI Jakarta.
"Sekarang kita imbau, kita mengharapkan agar mereka mengerti. Pandemi Covid 19 ini semakin
tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," tuturnya.

Meski demikian, Yusri memastikan, tetap menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan
jika massa tetap menggelar unjuk rasa tersebut.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan penutupan jalan utama
depan Gedung MRP/DPR RI dengan melakukam rekayasa lalu lintas.

Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk
melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini
diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020, lalu Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32
federasi serikat pekerja. Lalu, ada juga beberapa federasi seperti SP LEM dan GEKANAS (Gerakan
Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Mogok nasional ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan
300 kabupaten atau kota mulai dari Selasa, 6 Oktober - Kamis, 8 Oktober 2020. Mogok akan
melibatkan pekerja di sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, hingga logistik dan
perbankan.

Selain itu, sedikitnya ada tujuh poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi
lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut.

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).
Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25
bulan.Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup
dan tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur
hidup tanpa jenis pekerjaan. Kelima, buruh menilai dalam RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi
akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan. Ketujuh, buruh
juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan
jaminan pensiun dan kesehatan..

688