Page 692 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 692
Kemudian, ada juga soal izin lahan yang bisa merugikan masyarakat adat. "Sampai masyarakat
adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan," ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pembahasan
Omnibus Law sangat terburu-buru. Dia menilai DPR dan pemerintah juga tidak terbuka untuk
menampung aspirasi masyarakat luas.
"Pertentangan pasti akan terjadi apabila kesepakatan belum ada pada poin substansi dari semua
pihak. Kalai saya lihat ini banyak aspirasi yang belum diakomodasi, maka wajar ini jadi
pertentangan," ungkap Faisal.
"Saya rasa ini (Omnibus Law) terlalu diburu-buru dan tergesa-gesa, sehingga banyak yang tidak
diakomodir," lanjutnya.
Faisal juga menilai, Omnibus Law Cipta Kerja saat ini hanya mementingkan kepentingan
pengusaha dan dunia bisnis.
"Kalau saya lihat dari luar banyak pertentangan, saya rasa mungkin bisa jadi lebih banyak aspirasi
pengusaha saja yang diakomodir dibanding pihak lain," kata Faisal.
691
