Page 697 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 697
Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Arief Poyuono
mengatakan, pengesahan RUU Ciptaker dalam pengambilan keputusan tingkat satu di Baleg DPR
di tengah pandemi Covid-19 merupakan kerja keras pemerintah, parlemen dan seluruh
stakeholder di negeri ini.
RESPONS ARIEF POYUONO SOAL RUU CIPTAKER DAN RENCANA MOGOK NASIONAL
BURUH
Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan membawa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
dalam pengambilan keputusan tingkat dua di Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat. Ketua
Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Arief Poyuono
mengatakan, pengesahan RUU Ciptaker dalam pengambilan keputusan tingkat satu di Baleg DPR
di tengah pandemi Covid-19 merupakan kerja keras pemerintah, parlemen dan seluruh
stakeholder di negeri ini.
"Walau dalam proses legislasi RUU Ciptaker ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, namun
ya itulah proses politik yang terjadi di setiap negara juga," kata Arief, Senin (5/10).
Arief mengingatkan bahwa setiap UU dibuat memang tidak selalu akan menciptakan sebuah
keseimbangan dan kepuasan bagi sebagian kecil masyarakat.
"Di mana pun yang namanya UU adalah sebuah produk politik. Karena itu apa pun hasilnya harus
diterima semua pihak," ungkapnya.
Menurut Arief, jika merasa tidak puas, masih ada jalur konstitusi yang disediakan dalam sistem
negara, melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal dalam
UU Ciptaker nanti. Apakah ada pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penerapanya. Arief juga
merespons terkait rencana mogok nasional buruh 6-8 Oktober 2020.
"Mau mogok bagaimana, wong memang sudah mogok otomatis, karena banyak buruh dan
pekerja yang dirumahkan akibat dampak pemberlakuan PSBB ketat seperti yang dilakukan Anies
Baswedan," jelas Arief.
Selain itu, kata dia, para pekerja BUMN juga banyak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)
serta bekerja dari rumah selama PSBB.
"Malah ada 14 BUMN yang karyawannya sudah nonaktif bekerja serta akan dibubarkan sama
Erick Thohir (Menteri BUMN), serta belum diselesaikannya hak-hak para pekerjaannya," katanya.
Arief menuturkan dengan adanya Covid-19 sebenarnya sudah terjadi mogok nasional secara
otomatis.
"Ini di mana-mana ya, juga di semua negara di dunia," tegasnya.
Kembali ke RUU Cipta Kerja, Arief mengatakan itu memang bukan untuk mengatasi resesi
ekonomi yang terjadi saat ini akibat dampak Covid-19. Apalagi, resesi ekonomi sifatnya seasonal
alias musiman, dan tidak akan terjadi berlarut-larut di sebuah perekonomian negara.
"Nah untuk resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia juga bukan masuk resesi gawat darurat ya.
Karena ada progres pertumbuhan ekonomi dari Kuartal II-2020 yang -5,32, dan di Kuartal III-
2020 bertumbuh kok walau masih dalam kategori minus," papar Arief.
Dia mengatakan bahwa RUU Ciptaker digunakan karena pascapandemi Covid-19, semua negara
berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Menurutnya, hal ini akibat kerusakan sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara
lainnya akibat dampak Covid-19.
696
