Page 699 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 699
berbagai elemen buruh direncanakan melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Gedung DPR/MPR RI
sejak Senin (5/10).
Sebelumnya, rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat
paripurna pada Kamis (8/10). Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk
mengesahkan Omnibus Law itu menjadi UU.
POLISI TIDAK BERIKAN IZIN DEMONSTRASI PENOLAKAN OMNIBUS LAW
- Polda Metro Jaya menegaskan, tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian terkait rencana
aksi massa buruh dalam menolak Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Sebab
berbagai elemen buruh direncanakan melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Gedung DPR/MPR RI
sejak Senin (5/10).
"Izin keramaiannya tidak kita berikan kepada para pendemo," kata Kepala Bidang Hubungan
Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dikonfirmasi, Senin (5/10).
Surat izin keramaian tidak dikeluarkan lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19. Terlebih
hingga kini, DKI Jakarta masih memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) mengingat angka positif masih mengalami pelonjakan.
"Karena situasi Covid-19 ini dengan kondisi PSBB Jakarta sehingga tidak diberikan izin untuk
mengemukakan pendapat di muka umum, khususnya di depan DPR hari ini," tegas Yusri.
Kendati demikian, polisi tetap bersiaga di depan Gedung DPR/MPR RI. Karenanya, Polda Metro
Jaya mengimbau untuk tidak memaksa ke depan Gedung DPR/MPR RI karena dikhawatirkan
membuat klaster baru Covid-19.
"Sekarang kami imbau, kami mengharapkan agar mereka mengerti pandemi Covid-19 ini
semakin tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," cetus Yusri.
Sebelumnya, rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat
paripurna pada Kamis (8/10). Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk
mengesahkan Omnibus Law itu menjadi UU.
Namun, langkah itu justru mendapat penolakan dari berbagai kalangan dan fraksi yang
menyatakan menolak pengesahan ini adalah PKS dan Partai Demokrat. Sementara itu, tujuh
fraksi lainnya yakni PDIP, Gerindra, PPP, Golkar, PKB, Nasdem dan PAN menyetujui untuk dibawa
ke paripurna.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan,
kaum buruh bersama mahasiswa, kaum tani dan masyarakat akan melakukan mogok masal pada
6-8 Oktober 2020 mendatang.
Demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 itu dilakukan untuk menyuarakan penolakan agar
Omnibus Law tidak disahkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Masa diberbagai daerah akan
menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.
"KASBI mengucapkan apresiasi dan selamat kepada kawan-kawan yang terus konsisten berjuang
bersama-sama. Baik itu dari aliansi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Lampung,
Jawa barat, Jakarta, Banten, bahkan di berbagai macam daerah yang akan melakukan gerakan
secara bersama sama untuk menolak, untuk mendesak pemerintah dan DPR melakukan
698
