Page 695 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Berapa banyak buruh yang berserikat dari jutaan perusahaan, kalau upah dikembalikan antara
pengusaha dan buruh, ya buruh tidak menang," kata Nining.
Menurut dia, pemerintah di sini seperti lepas tangan terhadap buruh. Jika nanti buruh mengadu,
pemerintah punya alasan bahwa ketentuan upah sektoral memang ditentukan oleh perusahaan.

"Jadi buruh tidak ada nilai tawar, pemerintah tinggal bilang hukumnya tidak ada. Pemerintah
tidak bisa melakukan apa-apa karena memang hukumnya seperti itu, ini seperti pemerintah
melepaskan pertarungan antara buruh dengan pengusaha," jelas Nining.

Secara keseluruhan, ia sepakat dengan semua poin penolakan yang disampaikan oleh Said.
Nining menilai pemerintah dan DPR tak pernah terbuka soal pembahasan RUU Omnibus Law
Cipta Kerja dari sejak awal.

"Lahirnya undang-undang ini nantinya tidak demokratis, tidak terbuka dari awal. Buruh, petani,
masyarakat adat tidak diajak. Dari berbagai macam sektor masyarakat lain juga tidak diajak,"
ujar Nining.

Untuk itu, serikat pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok pada 6 Oktober hingga 8 Oktober
2020. Untuk 6-7 Oktober 2002, aksi mogok akan dilakukan dengan melakukan unjuk rasa di
berbagai kawasan industri dan perusahaan di seluruh wilayah, sedangkan 8 Oktober 2020 akan
melanjutkan unjuk rasa di DPR.

"Kami terus lakukan perlawanan, kami minta pembatalan seluruh poin di RUU Omnibus Law
Cipta Kerja. Untuk aksi selanjutnya setelah 8 Oktober 2020 masih kami bahas," ucap Nining.

CNNIndonesia.com sudah mencoba mengonfirmasi beberapa poin yang ditolak oleh serikat
buruh kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso
dan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes Hindharno. Namun, keduanya
belum merespons hingga saat ini.

(aud/agt).

694