Page 693 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 693
Judul Pesangon Disunat dari 32 Jadi 25 Bulan Gaji di RUU Ciptaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201005113112-532-
554423/pesangon-disunat-dari-32-jadi-25-bulan-gaji-di-ruu-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 12:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari mana BPJS
mendapatkan sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan
skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan,
tidak masuk akal
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Siapa yang akan
membayar JKP untuk outsourcing , tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya
sendiri dengan membayar iuran JKP
negative - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Berapa banyak buruh yang
berserikat dari jutaan perusahaan, kalau upah dikembalikan antara pengusaha dan buruh, ya
buruh tidak menang
negative - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Jadi buruh tidak ada nilai
tawar, pemerintah tinggal bilang hukumnya tidak ada. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa
karena memang hukumnya seperti itu, ini seperti pemerintah melepaskan pertarungan antara
buruh dengan pengusaha
negative - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Lahirnya undang-undang
ini nantinya tidak demokratis, tidak terbuka dari awal. Buruh, petani, masyarakat adat tidak
diajak. Dari berbagai macam sektor masyarakat lain juga tidak diajak
positive - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Kami terus lakukan
perlawanan, kami minta pembatalan seluruh poin di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk aksi
selanjutnya setelah 8 Oktober 2020 masih kami bahas
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah dan
Badan Legislasi DPR telah mengurangi nilai pesangon pekerja yang terkena pemutusan
692
