Page 718 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 718
Keempat , alih daya (outsourcing). Pemerintah menyebut, pengusaha alih daya wajib
memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya baik sebagai pekerja kontrak
maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial dan perlindungan K3.
Kelima , upah minimum. Upah minimum tidak dapat ditangguhkan, kenaikan upah minimum
menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas, basis upah minimum
pada tingkat provinsi dan dan dapat ditetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu dan upah untuk UMKM tersendiri.Keenam , penyesuaian perhitungan besaran pesangon
PHK, menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Terkait pesangon PHK, di UU
13/2003, pemberiannya sebanyak 32 kali upah dan dinilai sangat memberatkan pelaku usaha,
dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi.
Di RUU Ciptaker diatur terkait penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan
menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ketujuh , program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Pemerintah menyebut hal ini belum
diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dinilai perlu terlebih
disaat kondisi pandemi covid-19. Pemerintah mengatakan, perlindungan pekerja yang terkena
PHK dengan manfaat JKP berupa cash benefit , vocational training , dan job placement access
.
Pekerja yang mendapat JKP tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian
(Jkm), dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
717
