Page 719 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Isi Omnibus Law Terbaru: Download Draft RUU Cipta Kerja PDF
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-cipta-kerja-
pdf-f5z2
Jurnalis Dipna Videlia Putsanra
Tanggal 2020-10-05 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Substasi pokok yang
kami usulkan adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, yang belum diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. Dan ini harus dilaksanakan dengan cepat

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Dalam perubahan di
RUU Ciptaker, selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu), diatur
juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari
(pekerjaan paruh waktu eko digital) atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas,
pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan

neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Ke depan kami ingin
melakukan perubahan karena perkembangan teknologi digital khususnya industri 4.0
menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan PKWT. Kami
ingin pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan sama dengan pekerja tetap seperti upah
jaminan sosial, perlindungan K3 termasuk kompensasi hubungan kerja

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Dalam RUU Ciptaker,
UM tidak dapat ditangguhkan, kenaikannya menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi
daerah dan produktivitas, basis UM pada tingkat provinsi dan dapat ditetapkan UM pada
kabupaten/kota dengan syarat tertentu, dan upah untuk UMKM tersendiri

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Pasal-pasal
tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak
ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU
ini bisa membahayakan hak-hak pekerja

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Ketentuan ini
otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak
lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang
layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional

718