Page 720 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 720
neutral - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Penghapusan inflasi
dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah
minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua.
positive - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Keleluasaan yang
diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema penghitungan dapat merugikan pekerja
di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan menerima upah
lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain
neutral - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Pemerintah dan
DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar
HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, sejalan dengan hukum
nasional dan standar HAM internasional
Ringkasan
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu (3/10/2020),
menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke
Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi menolak hal
tersebut.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya ditolak sejumlah fraksi, tetapi juga buruh, LBH, dan
aktivis di seluruh Indonesia. Mereka menilai, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan merugikan
pekerja dan buruh serta mengancam HAM.
Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen
Setiadi, ada tujuh poin terkait perubahan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang ada dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
ISI OMNIBUS LAW TERBARU: DOWNLOAD DRAFT RUU CIPTA KERJA PDF
Isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan link download draft RUU dari Baleg DPR RI.
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu (3/10/2020),
menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke
Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi menolak hal
tersebut.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya ditolak sejumlah fraksi, tetapi juga buruh, LBH, dan
aktivis di seluruh Indonesia. Mereka menilai, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan merugikan
pekerja dan buruh serta mengancam HAM.
Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen
Setiadi, ada tujuh poin terkait perubahan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang ada dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Salah satu poinnya menurut dia, terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang
belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan sangat diperlukan pada saat pandemi COVID-19.
"Substasi pokok yang kami usulkan adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, yang belum
diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dan ini harus dilaksanakan dengan cepat," kata Elen dalam
Rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker, di Jakarta, Sabtu (3/10/2020).
719
