Page 717 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan
sistem elektronik", ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dalam
keterangan resmi, Minggu (4/10).

Menko Airlangga menambahkan, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan
investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan
lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit. Lantas, omnibus
law itu apa?Apa itu Omnibus Law? Dikutip dari laman resmi DPR RI, istilah omnibus berasal dari
bahasa latin yang berarti untuk semuanya. Sementara makna omnibus law adalah satu undang-
undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah
negara.

Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan
menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus law itu akan mengubah
puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di antaranya UU Ketenagakerjaan.
Setidaknya, ada 74 UU yang terdampak UU ini.

Selain itu, omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Omnibus bill artinya sebuah RUU yang
terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan/atau
mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/atau untuk membuat satu atau
beberapa undang-undang baru.

Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan kurang dikenal di negara
bersistem civil law seperti Indonesia. Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai
UU lintas sektor.

Sedangkan awal gagasan omnibus law sebenarnya dari kekecewaan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) lantaran minimnya investasi di Indonesia. Padahal investasi merupakan salah satu
penggerak ekonomi terutama di era ekonomi digital. Salah satu prediksi Jokowi, regulasi,
biroktasi, dan hukum yang berbelit membuat investasi tidak menarik. Isi RUU Cipta Kerja Setelah
melewati perdebatan yang cukup ramai, klausul tambahan yang diusulkan pemerintah pada
akhirnya bisa diterima DPR. Maka, sejumlah klausul baru pun masuk ke dalam klaster
ketenagakerjaan dalam isi RUU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut.

Pemerintah menyebutkan terdapat tujuh substansi pokok perubahan Undang-Undang (UU)
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja atau Omnibus Law. Dirangkum dari pemberitaan Kontan.co.id dan Indonesia.go.id ,
berikut ada 7 poin perubahan UU Ketenagakerjaan dalam omnibus law atau isi RUU Cipta Kerja:
Pertama , terkait waktu kerja. Selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40
jam/minggu), RUU cipta kerja ini juga mengatur tentang waktu kerja untuk pekerjaan yang
khusus, seperti pekerjaan yang dapat kurang dari 8 jam/hari misalnya pekerjaan paruh waktu
dan ekonomi digital atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas, pertambangan,
perkebunan, dan pertanian Kedua , terkait tenaga kerja asing (TKA). Pemerintah menyebut
tidak akan membuka semua jenis pekerjaan untuk TKA, akan tetapi hanya untuk TKA ahli yang
memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti untuk darurat, vokasi, dan peneliti.Ketiga ,
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang
sama dengan pekerja tetap. Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0
menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan pekerja untuk
untuk jangka waktu tertentu (pekerja kontrak).

Pemerintah ingin ada kepastian disini untuk PKWT. Pekerja kontrak diberikan hak dan
perlindungan yang sama dengan pekerja tetap antara lain dalam hal upah, jaminan sosial,
perlindungan K3 termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

716