Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 93

Menaker Ida Fauziyah mengatakan tujuan Posko THR 2021 didirikan adalah untuk memberikan
              pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan sekaligus memantau pelayanan pengaduan
              THR 2021.

              Posko ini juga didirikan untuk memantau pelaksanaan dan penegakkan hukum pembayaran THR
              keagamaan  serta  melakukan  koordinasi  terkait  hasil  pelaksanaan  penegakkan  hukum
              pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait.

              "Kami akan segera menetapkan surat keputusan menteri tentang pos pemandu pelaksanaan
              THR  keagamaan  yang  tahun  ini  berbeda,  karena  kami  melibatkan  semua  unit  di  internal
              Kemnaker," kata Ida di konferensi pers Senin (19/4/2021).

              Ida menegaskan pada pemantauan Posko THR 2021 pihaknya di Kemnaker melibatkan semua
              unit untuk memimpin.

              Disamping  itu,  Kemnaker  juga  meminta  perwakilan  serikat  pekerja/buruh  dan  perwakilan
              pengusaha atau Apindo yang masuk tim kerja di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) juga
              terlibat pada pemantauan Posko THR 2021.

              "Yang berbeda, Posko di tahun ini dan tahun lalu, kami ingin benar-benar melibatkan stakeholder
              ketenagakerjaan  di  internal  dan  mengajak  representasi  SP/SB  dan  representasi  pengusaha,"
              lanjutnya.

              Ida menjelaskan Posko ini akan memberikan layanan kepada pekerja/buruh maupun pengusaha
              lewat 3 aspek utama yakni informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan tahun
              2021, ada juga ruang konsultasi, serta pengaduan pelaksanaan THR 2021.

              Posko informasi, konsultasi dan pengaduan ini dilakukan dengan 2 cara, baik secara luring dan
              daring.
              Layanan secara luring atau offline dilaksanakan di ruang pelayanan terpadu satu atap Gedung B
              lantai 1 Kemnaker, Jakarta Selatan, mulai dari jam 08.00 -15.00 WIB.

              "Layanan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, membawa hasil PCR
              test maupun rapid antigen," katanya.

              Kemnaker juga menyediakan test Covid-19 secara gratis bagi pengadu yang belum memiliki surat
              keterangan tersebut saat akan datang ke kantor kemnaker.

              Kemnaker  juga  memberikan  layanan  secara  online  yang  bisa  diakses  melalui
              www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500-630 yang sudah dapat diberlakukan
              mulai tanggal 20 April hingga 20 Mei 2021.

              "Kalau layanan online tidak ada jam kerja, sebagaimana pelayanan secara offline," ujarnya.

              (*).
















                                                           92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98