Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi
Darmawan Bintang mengingatkan kepada semua perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari
Raya (THR) karyawan tepat pada waktunya. Ia mengatakan kewajiban pembayaran THR
tersebut telah tertuang dakan surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja.

KARYAWAN TIDAK TERIMA THR, KADISNAKERTRANS SULSEL: LAPORKAN!
MAKASSAR - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi
Selatan, Andi Darmawan Bintang mengingatkan kepada semua perusahaan untuk membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan tepat pada waktunya. Ia mengatakan kewajiban
pembayaran THR tersebut telah tertuang dakan surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja.
"Surat edaran telah kita edarkan ke kabupaten/kota yang ada di Sulsel, termasuk ke asosiasi
pengusaha," kata Andi Darmawan Bintang kepada Rakyatku.com, Senin (19/4/2021).

Terkait pembayaran THR tersebut, pemerintah provinsi pun telah melakukan antisipasi dengan
membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak menerima THR.

"Sudah kita buka posko pengaduan termasuk di abupaten/kota. Tapi kan pembayaran THR
belum waktunya," tambahnya.

Dikatakan, pembayaran THR untuk karyawan harus dilakukan minimal 7 hari sebelum
pelaksanaan Idulfitri. Namun ada kebijakan hingga -1 hari H Idulfitri.

"Harus minimal 7 hari sebelum hari H, namun untuk sektor pariwisata dan transportasi yang
masih terdampak Covid-19 tetap ada dispensasi dilakukan pembayaran cicilan. Akan tetapi
mereka harus ada kesepakatan dengan pekerja atau karyawannya bahwa tidak mampu bayar
secara penuh. Harus ada persetujuan yang dituangkan dalam berita acara kemudian dikirim ke
Disnaker, jika ada pelaporan sudah bisa langsung ditahu telah sepakat dicicil," jelas Andi
Darmawan Bintang yang sementara berada di Kendari mendampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi
Sudirman Sulaiman.

Jika pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dilaksanakan lembaga THR maka karyawan
boleh melaporkan ke Posko-posko pengaduan yang telah disiapkan. Tak main main, bagi
perusahaan yang terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi.

"Kalau terjadi pelanggaran ada 3 macam bentuk sanksi yang bisa diberikan ke perusahaan
diantaranya sanksi administrasi berupa teguran untuk membayar THR karyawan. Selanjutnya
jika perusahaan telah memiliki cabang maka cabang-cabangnya yang akan ditutup. Kemudian
sanksi ke tiga penutupan perusahaan atau cabang utama," jelasnya.

Pada umumnya, berkaca dari persoalan tahun-tahun sebelumnya, Andi Darmawan Bintang
mengatakan persoalan pembayaran THR diselesaikan dengan cara mediasi antara perusahaan
dan karyawan.

"Kalau masih bisa dimediasi kita mediasi. Kecuali kalau karyawan nya ngotot harus dibayar full
tetapi terkadang juga karyawan menyepakati untuk tidak dibayar full. Kalau sudah dimesiasi dan
ada kesepakatan lalu tidak ada laporan lagi, kita anggap sudah selesai," tambahnya.

Sebelumnya, Menaker Terbitkan Edaran THR Wajib Dibayar Penuh yang ditandatangani pada
tanggal 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. "Pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.
94