Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

MUDAH-MUDAHAN THR BURUH 'LANCAR' SEPERTI PNS, TNI DAN POLRI, MENAKER
IDA FAUZIYAH SEBUT BELUM ADA PENGUSAHA YANG LAPOR TAK SANGGUP BAYAR
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap bahwa hingga saat ini, belum
ada pengusaha yang melaporkan ketidaksanggupannya untuk membayar tunjangan hari raya
(THR) keagamaan 2021 bagi pekerjanya secara penuh.

Seperti diketahui, pekan lalu Kemenaker mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor
N/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini memuat ketentuan bahwa pengusaha wajib membayar THR
pekerjanya secara penuh atau tidak dicicil paling lambat H-7 sebelum Lebaran tahun ini.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha yang tidak mampu membayar
THR secara penuh imbas usaha yang belum pulih akibat COVID-19. Pengusaha bisa melaporkan
kondisi perusahaannya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang tidak mampu. Karena biasanya terbaca aduan pada
minggu kedua dan ketiga dan batas akhir pembayaran THR H-7. Jadi pengusaha atau pekerja
melaporkan pada H-7," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 19 April.

Sebelum melapor ke Kemnaker, kata Ida, pengusaha yang tidak sanggup membayar THR secara
penuh tahun ini harus melakukan dialog lebih dulu dengan para pekerjanya, termasuk secara
kekeluargaan.

"Dialog antara pengusaha dan pekerja terkait ketidakmampuan didasarkan bukti laporan
keuangan internal dan hasil pembahasan bipartit. Dilaporkan di dinas ketenagakerjaan
setempat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida mengatakan, pengusaha yang melanggar dengan tidak memberikan THR secara
penuh dan tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan akan mendapatkan sanksi
administratif dan denda.

Adapun aturan mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. Dalam aturan tersebut, perusahaan yang terlambat membayar THR Keagamaan
dikenai denda sebesar 5 persen.

"Sanksi jika terlambat membayar sesuai peraturan perundang-undangan dikenakan denda.
Denda tersebut digunakan untuk kepentingan pekerja atau buruh," jelasnya.

Karena itu, Ida meminta semua pihak terkait mendukung pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan 2021. Termasuk dalam hal ini para pemimpin di daerah. Ia berharap aturan ini bisa
memuaskan kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha.
"Saya minta peran aktif gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pengawasan dan
menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR 2021 sesuai
dengan peraturan undang-undang yang berlaku," tuturnya.

97