Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 281
"THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT," tulis Kemnaker, dikutip
pada Selasa (27/4/2021).
Adapun berdasarkan peraturan tersebut, maka dipastikan bahwa karyawan magang tidak berhak
mendapatkan THR Keagamaan.
Untuk alasan tidak diberikannya THR Keagamaan kepada karyawan magang dikarenakan,
karyawan magang hanya berhubungan atas dasar perjanjian pemagangan bukan perjanjian
kerja.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, perusahaan yang
tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR ) pekerja sesuai ketentuan, maka akan
dikenakan sanksi administratif dan denda.
Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR H-7, maka diberikan relaksasi sampai
H-1. Hal ini harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan para pekerja.
Kemudian, jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, Ia mengimbau Gubernur,
Wali Kota hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan.
Sanksi ini berupa sanksi administratif dan denda.
"Ada denda jika tidak bisa bayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi nilai
THR -nya sendiri," tutur Ida dalam webinar FMB9 pada Senin (26/4/2021).
Untuk saksinya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
"Ada nota dari pengawas ketenagakerjaan yang harus ditindaklanjuti oleh pengusaha,"
sambungnya.
Adapun untuk memastikan pembayaran THR 2021 berjalan lancar, pemerintah telah membentuk
Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (Posko) THR 2021 di 34 provinsi seluruh
Indonesia.
Pembentukan Posko ini untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan 2021.
280
