Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

KSPI TETAP BERNIAT DEMO DI HARI BURUH MESKI MASIH PANDEMI, INI
TUNTUTANNYA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap akan memperingati hari buruh Internasional
atau May Day di tengah pandemi Covid-19 dengan melakukan aksi unjuk rasa pada 1 Mei 2021
mendatang. Direncanakan aksi tersebut akan dipusatkan di Istana Negara Jakarta dan Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sementara, bagi buruh yang tidak bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Istana maka dia akan
berunjuk rasa di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda,"
tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa (27/4).

Bos KSPI ini mengatakan, dalam aksi May Day tahun ini, kampanye akan mengangkat dua isu
besar terkait sektor Ketenagakerjaan. "Jadi, saya ulangi isu yang akan dibawa hanya dua,"
tekannya.

Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau membatalkan atau mencabut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) khususnya untuk klaster
Ketenagakerjaan. Lantaran, UU sapu jagat ini dinilai amat merugikan kaum buruh.

Adapun, poin-poin penolakan masih mengacu pada yang selama ini yang lantang disuarakan.
Seperti skema penetapan UMK yang berpotensi menurunkan nilai pendapatan buruh di daerah
hingga ketidakpastian masa kerja buruh yang di atur dalam beleid UU Cipta Kerja tersebut.

"Hilangnya kepastian pendapatan atau no income securities, itu tercermin dalam UMK bisa
ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena menggunakan kata-kata dapat
ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah," bebernya.

Selanjutnya Kedua, Pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) di
tahun 2021. Menyusul telah dihapuskannya ketentuan UMSK setelah UU Cipta Kerja resmi
disahkan beberapa waktu lalu.

"UMSK untuk tahun 2021 belum diputuskan, ini berati dengan hilangnya UMSK sebagai contoh
Bekasi dan Karawang UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Karawang sebagai contoh Rp5,2 juta. Tapi
UMSK tidak diberlakukan maka (upah) buruh Bekasi dan Karawang turun, yang selama ini
menerima Rp5,2 juta di tahun 2020 karena di hapus pada 2021 maka yang belaku UMK 2021
jadi Rp4,9 juta," terangnya.

Padahal, kata Said, adanya penurunan upah maka akan berdampak langsung pada
terpangkasnya daya beli kaum buruh. Untuk itu, dia meminta dua tuntutan KSPI dalam aksi
unjuk rasa memperingati May Day kali ini bisa dikabulkan.

"Kami percaya pak Presiden Jokowi seorang negarawan yang baik. Dan bisa mempertimbangkan
aspirasi kami," tekannya.

[bim].

282