Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

THR, PENGUSAHA BISA DAPAT DISPENSASI

Ida menjelaskan, jika tidak mampu pengusaha wajib menunjukkan itikad baik dengan melakukan
dialog secara kekeluargaan. Dari dialog itu harus menghasilkan kesepakatan secara tertulis untuk
membayar THR.

JAKARTA, KP - Pemerintah sudah menegaskan seluruh pengusaha wajib membayar tunjangan
hari raya (THR) tahun ini paling lambat H-7 Idul Fitri.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor
M/6/HK.04/I V/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Namun di dalamnya juga mengatur dispensasi atau kelonggaran bagi perusahaan yang masih
mengalami dampak buruk dari pandemi COVID-19.
Pelonggaran diberikan bagi mereka yang tidak mampu membayar sesuai batas waktu yang
ditentukan "Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar
THR seperti waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara
kekeluargaan, dengan itikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu
pembayaran THR tersebut," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam acara diskusi virtual
Forum Merdeka Barat 9, Senin (26/4/2021), seperti dilansir Detikcom.

Ida menjelaskan, jika tidak mampu pengusaha wajib menunjukkan itikad baik dengan melakukan
dialog secara kekeluargaan.

Dari dialog itu harus menghasilkan kesepakatan secara tertulis untuk membayar THR.

Setelah itu pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan itu kepada Disnaker setempat dengan
juga melampirkan laporan keuangan internal yang transparan. Dokumen itu harus disampaikan
maksimal H-7 Idul Fitri.

Jika sudah memenuhi persyaratan akan diberikan dispensasi pelonggaran dengan pembayaran
THR maksimal H-1.

Artinya meski dapat pelonggaran, pengusaha tetap wajib membayarkan THR kepada karyawan
dan buruhnya.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan perun-dang-undangan," tegasnya.

Ida menegaskan pemerintah telah memberikan banyak stimulus dan dorongan bantuan bagi
dunia usaha. Sehingga pemerintah berharap para pengusaha bisa menunaikan kewajibannya
dalam membayar THR kepada pekerja dan buruh.

"Menghimbau pengawas di dinas Ketenagakerjaan provinsi apabila terdapat perusahaan yang
tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan H-7 agar dapat membuat kesepakatan
terkait jangka waktu dengan ketentuan minimal H-1," kata Ida Fauziyah.

Nah jika setelah diberikan dispensasi pengusaha masih tidak membayarkan THR pekerjanya
sesuai ketentuan, maka pengawas akan melakukan pemeriksaan hingga menghasilkan nota
pemeriksaan.

Nota pemeriksaan itu akan dilengkapi dengan rekomendasi kepada para gubernur, walikota atau
bupati setempat untuk pengenaan sanksi administrasinya.

286