Page 285 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

"Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR ditandatangani
gubernur sudah diteruskan ke kabupaten/kota. Sejauh ini laporan dari petugas kami, belum ada
yang melapor atau mengadu ke kita kalau perusahaan mereka tidak membayar THR," katanya.

Ia memastikan jika posko-posko yang disiapkan dinas ketenagakerjaan tersebut bakal melayani
semua delik aduan. Nantinya, secara seksama mereka akan menindaklanjuti aduan tersebut.
Sehingga para karyawan atau pegawai mendapat hak THR-nya sesuai ketetapan yang ada.

"Kita mengharapkan nihil pengaduan tahun ini, semua urusan THR itu dibayarkan perusahaan
kepada pekerja kita," ujarnya.

Ikhwal aturan THR ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
pekerja atau buruh di perusahaan yang wajib dibayarkan maksimal 7 hari sebelum lebaran.
Tertanda tangan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 terkait Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi
pekerja atau buruh di perusahaan.

Pelaksanaannya ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia tersebut, mengimbau agar
perusahaan membayarkan THR pekerja tahun 2021 secara penuh kepada pekerja atau buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir, sebelum hari raya keagamaan.
Kemudian, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan,
upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

(ron).

284