Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 286

Judul               THR, Pengusaha Bisa Dapat Dispensasi
                Nama Media          Kalimantan Post
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg7
                Jurnalis            NET
                Tanggal             2021-04-27 13:24:00
                Ukuran              193x160mmk

                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 40.530.000
                News Value          Rp 202.650.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Bagi  perusahaan  yang  masih  terdampak
              COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan H-7, maka kami
              meminta  untuk  dilakukan  dialog  secara  kekeluargaan,  dengan  itikad  baik  dan  membuat
              kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban
              membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan perun-dang-undangan

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Menghimbau  pengawas  di  dinas
              Ketenagakerjaan  provinsi  apabila  terdapat  perusahaan  yang  tidak  mampu  melaksanakan
              pembayaran  THR  keagamaan  H-7  agar  dapat  membuat  kesepakatan  terkait  jangka  waktu
              dengan ketentuan minimal H-l

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada denda juga jika tidak mampu membayar
              sesuai ketentuan waktu. Denda itu sebesar 5% dari akumulasi nilai THR-nya sendiri

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan
              kegiatan  usaha,  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  alat  produksinya,  kemudian
              pembekuan  kegiatan  usahanya.  Ada  nota  dari  pengawas  yang  harus  ditindaklanjuti  oleh
              pengusaha



              Ringkasan

              Pemerintah sudah menegaskan seluruh pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya (THR)
              tahun  ini  paling  lambat  H-7  Idul  Fitri.  Hal  itu  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/I V/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
              Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun di dalamnya juga mengatur
              dispensasi  atau  kelonggaran  bagi  perusahaan  yang  masih  mengalami  dampak  buruk  dari
              pandemi COVID-19.




                                                           285
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291