Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

penyerapan MLT," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
keterangannya, Rabu (3/11/2021).
Indah mengungkapkan pihaknya telah menggelar beberapa kali Forum Group Discussion (FGD)
dan membahas mulai dari penyusunan pokok-pokok pikiran, draf Permenaker, harmonisasi
dengan Kementerian Hukum dan HAM, hingga Repmenaker telah ditetapkan Menaker menjadi
Permenaker dan diundangkan pada tanggal 29 September 2021.

Ada empat pengaturan baru dalam Permenaker No. 17 tahun 2021. Pertama, penambahan Bank
Daerah yang tergabung dalam ASBANDA ikut serta dalam penyaluran MLT. Kedua, penambahan
skema baru berupa inovasi, yaitu pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT.

Ketiga, penetapan besaran nominal pinjaman pada masing-masing jenis manfaat dalam MLT
(sebelumnya dituangkan dalam PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank) dan keempat,
penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga funding dan lending.

Menurut Indah, lahirnya Permenaker 17 tahun 2021 juga akan memberikan manfaat bagi
pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, dan pekerja/buruh maupun perbankan. Bagi
pemerintah, jelas Permenaker ini akan memastikan untuk memberikan perlindungan kepada
pekerja/buruh untuk memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program pemerintah
mengatasi backlog perumahan, khususnya bagi pekerja/buruh.
Bagi BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya akan memberikan kepastian suku bunga penempatan
(funding) dan bagi Pengusaha/APINDO, akan meningkatkan produktivitas pekerja, yang akan
berpengaruh pada peningkatan produktivitas usaha.

Sedangkan manfaat bagi pekerja/buruh, akan memberikan kemudahan untuk memiliki rumah
sendiri, suku bunga pinjaman rendah, mendapatkan manfaat tambahan tanpa adanya tambahan
iuran dan kepesertaan dalam program JHT, akan mendapatkan juga manfaat JKP. Sementara
bagi perbankan akan memberikan manfaat margin bank yang memadai.
"Saya berharap pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 dengan pengaturan hal-hal
baru tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh yang telah menjadi peserta
program JHT untuk memiliki rumah sendiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
produktivitas dalam bekerja," katanya.
Konferensi Pers ini juga dihadiri tiga pembicara lainnya, yaitu Ketua Umum APINDO, Hariyadi B
Sukamdani, Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang
Ketenagakerjaan, Adi Machfud.

67