Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 65
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini masih menunggu arahan dari Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.
Seperti diketahui, buruh dari berbagai serikat meminta Gubernur Banten menaikan UMP sebesar
8,9 persen dan UMK sebesar 13,5 persen.
SOAL BESARAN KENAIKAN UMP DAN UMK 2022, PEMPROV BANTEN TUNGGU
ARAHAN PUSAT
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini masih menunggu arahan dari Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.
Seperti diketahui, buruh dari berbagai serikat meminta Gubernur Banten menaikan UMP sebesar
8,9 persen dan UMK sebesar 13,5 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi
mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu Juklak dan Juknis dari Kemenaker terkait
penetapan UMP dan UMK 2022. Dirinya juga menegaskan, Pemprov Banten memperhatikan dan
mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terutama buruh terkait upah
minimun.
"Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah Minimum
sesuai regulasi," kata Al Hamidi, Rabu (3/11/2021).
Dijelaskan Al Hamidi, tahapan penetapan upah minimum dilakukan setelah turunnya surat
edaran Kemenaker yang berisi Juklak dan Juknis. Dimana dalam surat edaran itu terdapat
pertimbangan dalam menetapkan upah menimum yang didasari atas nilai inflasi, dan
pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, termasuk Provinsi Banten.
"Kemudian Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat untuk memberikan
saran/pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP. Selain itu, untuk
menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat edaran kepada
Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yang berisi Juklak/Juknis sebagaimana dijelaskan dalam
surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
untuk membahas UMK," jelasnya.
Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, lanjut Al Hamidi, akan disampaikan
kepada Bupati/walikota. "Dan (selanjutnya) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan
tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur," paparnya.
Al Hamidi mengungkapkan, Dewan Pengupahan Provinsi Banten akan melakukan rapat
pembahasan yang akan dilaksanakan dua kali.
"Rapat (itu) untuk membahas dan menyampaikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
gubernur untuk ditetapkan UMP yang diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November
2021 dan rapat pembahasan saran/pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-
lambatnya tanggal 31 November," ungkapnya.
64
