Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

MENAKER PUJI KOWANI YANG KONSISTEN PERJUANGKAN KESEJAHTERAAN PRT

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang
konsisten dalam memperjuangkan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi PRT yang
mayoritas adalah perempuan. Menurutnya ini merupakan suatu bentuk solidaritas 'women
support women'.

Hal itu diungkapkannya dalam Webinar 'Gerakan Ibu Bangsa Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga' dan Launching Jamsostek untuk PRT yang digagas oleh Kongres Wanita Indonesia
(Kowani).

Sebelumnya ia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan regulasi
untuk memberikan pelindungan terhadap PRT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perlindungan PRT.

Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang perjanjian kerja, kewajiban
PRT, pemberi kerja, jam kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, THR, jaminan
sosial dan kesehatan, kondisi kerja yang layak serta batas usia minimum PRT.

Permenaker ini juga mengatur terhadap Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT),
mulai dari permasalahan izin usaha hingga terkait pembinaan dan pengawasan. Hal itu
diungkapkannya dalam "Perlindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua pihak.
Perlindungan PRT tidak hanya tanggung jawab Pemerintah namun juga tugas kita semua
termasuk lingkungan dimana PRT tersebut bekerja," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu
(3/11/2021).

Menurut Ida, pekerjaan rumah tangga sendiri merupakan salah satu dari jenis pekerjaan sektor
informal di Indonesia. Seperti diketahui salah satu kelemahan utama sektor informal masih
lemahnya pelindungan terhadap pekerja dalam berbagai aspek.

Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pekerjaan sebagai PRT masih penuh dengan
kerentanan dan resiko yang merugikan PRT sebagai pekerja.

"PRT yang wilayah kerjanya domestik dan swasta termasuk rentan terhadap diskriminasi seperti
pelecehan profesi, eksploitasi, kekerasan baik secara ekonomi, fisik maupun psikologi dalam
bentuk intimidasi," ucap Ida.

Ia mengungkapkan sulitnya pengawasan menyebabkan banyak PRT yang terlibat kasus hukum
dalam hal ketenagakerjaan ataupun pidana seringkali berada pada posisi yang lemah.

"Semua hal ini adalah tantangan untuk memberikan pelindungan terhadap PRT yang harus terus
kita perbaiki," katanya.

Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2015 menunjukkan jumlah PRT di
Indonesia diperkirakan sekitar 4,2 juta orang yang jumlahnya sudah semakin meningkat hingga
saat ini. Untuk level internasional ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia ada sekitar
67.1 juta orang dan 11.5 juta atau 17,2% di antaranya merupakan PRT migran.

"Untuk Indonesia diperkirakan sekitar 60-70 persen dari total 9 juta PMI adalah perempuan yang
bekerja sebagai PRT di luar negeri," ujar Ida.

Ida sangat mengapresiasi Kowani yang dari tahun ke tahun terus konsisten dalam
memperjuangkan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi PRT yang mayoritas adalah
perempuan. Ini merupakan suatu bentuk solidaritas sebagai kaum perempuan untuk

69