Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 66
Al Hamidi juga menegaskan, dalam penetapatn UMP dan UMK, pihaknya tetap berpedoman pada
regulasi yang ada. "Yang menjadi pertimbangan penetapan upah adalah murni regulasi,"
ujarnya.
Sementara, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku, penentuan besaran UMP dan UMK
2022 tetap mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menilai,
penetapan UMP dan UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-Undangan.
"Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-
undangan, red)," kata WH.
Terkait aksi unjukrasa ribuan buruh menuntut kenaikan UMP dan UMK 2022, WH menilai, jika
demonstrasi tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ketika sudah menjadi
kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya. "Kalau sudah ada kesepakatan,
sudah ada keputusan, ya sudah," ujarnya.
Seperti diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula baru.
(Mir/Red).
65
