Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 64
Judul Soal Besaran Kenaikan UMP dan UMK 2022, Pemprov Banten Tunggu
Arahan Pusat
Nama Media bantennews.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.bantennews.co.id/soal-besaran-kenaikan-ump-dan-umk-
2022-pemprov-banten-tunggu-arahan-pusat/
Jurnalis Bantennews
Tanggal 2021-11-04 01:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan
Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah
Minimum sesuai regulasi
negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Kemudian Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat untuk memberikan
saran/pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP. Selain itu, untuk
menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat edaran kepada
Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yang berisi Juklak/Juknis sebagaimana dijelaskan dalam
surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
untuk membahas UMK
positive - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Dan (selanjutnya) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan tentang
besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur
neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Rapat (itu) untuk membahas dan menyampaikan rekomendasi saran dan
pertimbangan kepada gubernur untuk ditetapkan UMP yang diumumkan selambat-lambatnya
tanggal 21 November 2021 dan rapat pembahasan saran/pertimbangan terkait UMK yang harus
diumumkan selambat-lambatnya tanggal 31 November
neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Yang menjadi pertimbangan penetapan upah adalah murni regulasi
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak
bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan, red)
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan,
ya sudah
63
