Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

Terlebih, KSPI sudah menyatakan sikap bahwa tidak masalah jika perusahaan yang merugi
akibat Covid-19 tak menaikkan upah. "Tapi syaratnya, tunjukkan pembukuan perusahaan selama
dua tahun berturut-turut yang memperlihatkan kerugian. Itu kan adil, tidak bisa hanya omongan
saja," ujarnya.

Said juga mempertanyakan pernyataan Apindo yang mendorong pemerintah menetapkan UMP
dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebab, gugatan atas UU
Nomor 11 tahun 2020 itu masih disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan PP Nomor
36 adalah turunan dari UU tersebut.

"Wong undang-undangnya masih digugat, kok dipakai. Aneh. Berarti pemerintah tidak taat
hukum dong," ujar Said.

KSPI meminta pemerintah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dua beleid tersebut mengamanatkan penetapan upah
minimum harus menghitung angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi year on year dan
mepertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan formula itu, kata Said, perhitungan
KSPI menghasilkan bahwa upah minimum 2022 harus naik 7-10 persen.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, upah minimum akan ditetapkan pada
akhir November. Dalam proses penetapannya, Kemnaker menggunakan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Kini, Kemnaker masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan
ekonomi, inflasi daerah, dan kelayakan hidup.

61