Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Sebab, pemerintah Jepang dan Otoritas Taiwan menutup penempatan PMI yang akan
ditempatkan kedua negara tersebut.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan
penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan bidang ketenagakerjaan," kata Suhartono melalui keterangan tertulis, Minggu
(10/1/2021).

Namun, bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah terdaftar dalam SISKO-BP2MI dapat
tetap diproses penempatannya terbatas sampai dengan Pekerja Migran Indonesia tersebut
mendapatkan E-KTKLN.

Berikut daftar negara-negara tujuan penempatan beserta sektor dan skema penempatannya:

1. Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau mesin pendingin pada pemberi
kerja berbadan hukum. Adapun skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P)
dan PMI perseorangan.

2. Hongkong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja per seorangan. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

3. Irak dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.
Sementara skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI
perseorangan.

4. Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Sementara
skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P), penempatan oleh
Perusahaan Penempatan PMI (P to P), dan PMI perseorangan.
5. Korea Selatan dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun
penempatan oleh Badan Pelindungan PMI Pekerja (G to G), penempatan oleh Perusahaan
Penempatan PMI (P to P), dan PMI perseorangan.

6. Maladewa dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa pada pemberi kerja
berbadan hukum. Adapun skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan
PMI perseorangan.

7. Nigeria dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

8. Persatuan Emirat Arab dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali
sektor rumah tangga. Adapun skema penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (G to G dan G to P), Penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P), dan PMI
perseorangan.

9. Polandia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun penempatan
oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P) dan penempatan oleh Perusahaan Penempatan
PMI (P to P).

10. Qatar dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah
tangga. Adapun skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P),
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P), dan PMI perseorangan.

11. Rusia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI perseorangan.

65