Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 44

PMI untuk dicabut izinnya. BP2MI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan
              sanksi kepada sarana kesehatan yang memalsukan hasil tes swab PMI.

              "BP2MI akan merekomendasikan pula kepada Kementerian Kesehatan RI agar sarana kesehatan
              (sarkes) yang diduga memalsukan hasil tes PCR untuk dicabut izinnya. Sejalan dengan itu, kami
              akan  membuat  tim  khusus  berkolaborasi  dengan  TETO  untuk  melakukan  pengetatan,
              pengawasan, dan evaluasi, sejauh mana P3MI secara efektif dan konsisten melakukan tes PCR
              untuk para PMI sebelum berangkat ke negara penempatan," ujar Benny.

              Tak  hanya  itu,  Benny  mengatakan  pihaknya  juga  meminta  bantuan  otoritas  Taiwan  untuk
              memberikan  data  lengkap  PMI  yang  terkonfirmasi  positif  tersebut.  Hal itu  agar  BP2MI  lebih
              mudah melakukan tracing di Indonesia.

              "Bersamaan dengan itu, BP2MI juga meminta bantuan otoritas Taiwan untuk menginformasikan
              dengan  lengkap  nama-nama  PMI  yang  terkonfirmasi  Covid-19  sebagai  referensi  untuk
              melakukan tracing di dalam negeri. BP2MI akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran Kepala
              BP2MI tanggal 9 September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap P3MI
              yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan hasil
              PCR yang valid," ujarnya.


              Ia  juga  mengatakan  akan  bekerja  sama  dengan  Satgas  Penanganan  COVID-19  terkait
              penempatan  PMI.  Benny  mengatakan  pihaknya  bakal  melakukan  berbagai  upaya  untuk
              melindungi PMI dan menjaga hubungan baik Indonesia dan Taiwan.

              "BP2MI akan memperkuat kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 dalam penempatan PMI di
              masa pandemi covid-19. Kami akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pelindungan
              terhadap PMI dan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dan Taiwan. Semoga keputusan
              yang diambil otoritas Taiwan ini adalah keputusan berdasarkan temuan medis, bukan keputusan
              politis," tutur Benny.

              Untuk diketahui, BP2MI sebelumnya juga melakukan sidak di Perusahaan Penempatan Pekerja
              Migran Indonesia (P3MI) di Tangerang. Saat itu, sidak dilakukan karena adanya informasi 27
              pekerja migran Indonesia terpapar virus Corona di Taiwan setelah berangkat dari perusahaan
              penempatan pekerja migran.

              Informasi  27  pekerja  terinfeksi  Corona  itu  didapatkan  dari  KDEI  Taiwan.  Para  pekerja  ini
              sebelumnya dikirimkan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran di Tangerang. Lalu mereka
              terdeteksi positif Corona setibanya di negara Taiwan.

              "BP2MI telah mengirimkan Surat Edaran kepada P3MI di masa penempatan adaptasi kebiasaan
              baru, PMI wajib melakukan tes PCR sebelum terbang ke negara penempatan. Karena pemerintah
              ingin  memastikan  anak-anak  bangsa  benar-benar  bisa  terjamin  keselamatan  kesehatannya,"
              kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam keterangannya, Jumat (20/11).










                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49