Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020

P. 46

Ringkasan

BP2MI MINTA KEMENAKER CABUT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) merekomendasikan Kementerian
Ketenagakerjaan mencabut izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang
melanggar protokol kesehatan Covid-19 terkait pekerja migran Indonesia (PMI). Desakan
rekomendasi ini menyusul langkah Taiwan yang menutup sementara penempatan setelah
terdapat 85 PMI terkonfirmasi positif Covid-19. "Kementerian Ketenagakerjaan RI agar P3MI
yang melanggar protokol kesehatan dan terbukti tidak melakukan tes PCR terhadap PMI untuk
dicabut izinnya," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Rabu
(2/12/2020). Baca juga: 85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI:
Masalah Serius "BP2MI akan merekomendasikan pula kepada Kementerian Kesehatan RI agar
sarana kesehatan (sarkes) yang diduga memalsukan hasil tes PCR (polymerase chain reaction)
untuk dicabut izinnya," ucap Benny. BP2MI telah bertemu dengan TETO, perwakilan otoritas
Taiwan di Indonesia guna mendapatkan klarifikasi terkait pengumuman otoritas Taiwan tersebut.
Dari pertemuan itu, BP2MI dan TETO akan berkolaborasi melakukan pengawasan terhadap P3MI
mengenai komitmennya mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan PMI. "Kami akan
membuat tim khusus berkolaborasi dengan TETO untuk melakukan pengetatan, pengawasan,
dan evaluasi, sejauh mana P3MI secara efektif dan konsisten melakukan tes PCR untuk para PMI
sebelum berangkat ke negara penempatan," kata Benny. BP2MI juga dijadwalkan akan
menggelar pertemuan dengan sejumlah P3MI untuk memberikan arahan terkait penempatan
PMI di masa pandemi Covid-19 pada Senin (7/12/2020). Nantinya, tiap P3MI yang mendapat
undangan harus memberikan daftar nama PMI yang akan dan sudah dikirim ke Taiwan, termasuk
bukti-bukti pemeriksaan PCR. "Bersamaan dengan itu, BP2MI juga meminta bantuan otoritas
Taiwan untuk menginformasikan dengan lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi Covid-19
sebagai referensi untuk melakukan tracing di dalam negeri," ucap dia. Selain itu, pihaknya
berencana mengevaluasi kebijakan internal guna memperkuat upaya menekan penyebaran
Covid-19. "BP2MI akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran Kepala BP2MI tanggal 9
September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap P3MI yang tidak
menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan hasil PCR yang
valid," papar Benny. Baca juga: BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Taiwan menetapkan suspensi terhadap penempatan PMI ke Taiwan selama dua
minggu, dari 4-17 Desember 2020 dan akan menginformasikan lebih lanjut mengenai
penerimaan PMI ke Taiwan setelah 17 Desember 2020. Adapun bagi 14 P3MI yang menjadi
sumber cluster positif Covid-19 dari 85 PMI tersebut, hanya dapat menempatkan kembali ke
Taiwan jika telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI dan BP2MI dan
mendapatkan persetujuan CDC Taiwan.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51