Page 280 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 280
Judul Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta
Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/09/26/07044641/sikap-fraksi-
fraksi-di-dpr-soal-klaster-ketenagakerjaan-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Haryanti Puspa Sari
Tanggal 2020-09-26 07:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Benny K Harman (Anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat) Dengan demikian, pimpinan,
mendengar penjelasan pemerintah kami belum menangkap apa persis politik hukum pemerintah
kita yang mau dicapai, mohon maaf pimpinan fraksi kami mengambil posisi untuk tidak
menyetujui dan mohon untuk didrop
negative - Taufik Basari (anggota Baleg) Atau setidaknya khusus untuk UU 13/2003 kembali ke
UU eksisting artinya tidak perlu ada perubahan atas itu
positive - Taufik Basari (anggota Baleg) Tujuan kita menyusun 10 klaster di RUU ini tetap bisa
berjalan, tetap inventasi akan masuk, tetap ada kemudahan berusaha dan tetap ada
perlindungan terhadap orang-orang yang berharap ada birokratisasi deregulasi
negative - Lidia (None) Kami tetap mengusulkan mengembalikan atau mencabut RUU ini (klaster
ketenagakerjaan) karena persoalan yang dikhawatirkan investasi Indonesia sudah diselesaikan
pada bab lain
positive - Ali Taher (Anggota Baleg) Kita kembali ke existing, inilah sikap fraksi yang sudah kami
komunikasikan
negative - Firman Soebagyo (anggota Baleg) Jadi saya rasa, tidak ada alasan lain untuk didrop,
yang ada adalah mari kita duduk sama-sama menyelesaikan persoalan ini, saya yakin bahwa ini
ada persoalan. Tidak hanya persoalan buruh, tapi persoalan pengusaha
neutral - Firman Soebagyo (anggota Baleg) Fraksi Golkar menyatakan mohon dilanjutkan
pembahasan ini
neutral - Abdul Wahid (None) Pandangan kami bahwa ini perlu kita bahas undang-undang ini
supaya ada titik temu, mana masalah-masalahnya mari kita diskusikan bersama
neutral - Obon (None) Kemudian pengupahan poin dua akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Intinya terlalu banyak PP yang masuk dalam UU (Ketenagakerjaan) ini
279
