Page 281 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

neutral - Obon (None) Sehingga, saya berharap bahwa kita kembali aja UU 13 [Ketenagakerjaan]
saja yang direvisi, tapi khusus untuk kalster ketenagakerjaan kita diskusikan lebih intens apakah
didrop atau terserah

negative - Irmadi Lubis (anggota Baleg) Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menunjukkan
bahwa seperti kita membahas sebelumnya, kita kan bahas sebelumnya dari bab itu, ini diubah
karena ini, bukan jawaban secara umum. Jadi minta pemerintah

negative - Awik (None) Kalau ternyata RUU ini hanya merusak sistem yang ada, lebih buruk dari
existing lebih baik tidak dibahas, lebih baik dikeluarkan seperti kata teman-teman

neutral - Awik (None) Kalau ada hal-hal progresif seperti itu, ya tidak ada salahnya, kita bisa
diskusi lebih lanjut

Ringkasan

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah membahas klaster ketenagakerjaan di Omnibus
Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020) malam.

Adapun rapat malam kemarin berlangsung alot. Suara penolakan atas klaster ketenagakerjaan
disampaikan sejumlah fraksi seperti Gerindra, Nasdem, PKS dan PAN.
Kemudian, Golkar dan PKB meminta klaster ketenagakerjaan tetap dibahas dalam RUU Cipta
Kerja. Sedangkan, PDI-P dan PPP meminta perbaikan dari apa yang dipresentasikan pemerintah.

SIKAP FRAKSI-FRAKSI DI DPR SOAL KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTA
KERJA
JAKARTA, - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah membahas klaster ketenagakerjaan
di Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020)
malam.

Adapun rapat malam kemarin berlangsung alot. Suara penolakan atas klaster ketenagakerjaan
disampaikan sejumlah fraksi seperti Gerindra, Nasdem, PKS dan PAN.

Kemudian, Golkar dan PKB meminta klaster ketenagakerjaan tetap dibahas dalam RUU Cipta
Kerja. Sedangkan, PDI-P dan PPP meminta perbaikan dari apa yang dipresentasikan pemerintah.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, pihaknya meminta
klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
Sebab, menurut Benny, pemerintah tidak menjelaskan secara spesifik politik hukum yang ingin
dicapai dari klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

"Dengan demikian, pimpinan, mendengar penjelasan pemerintah kami belum menangkap apa
persis politik hukum pemerintah kita yang mau dicapai, mohon maaf pimpinan fraksi kami
mengambil posisi untuk tidak menyetujui dan mohon untuk didrop," kata Benny.

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, sejak awal
pihaknya ingin klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

"Atau setidaknya khusus untuk UU 13/2003 kembali ke UU eksisting artinya tidak perlu ada
perubahan atas itu," kata Taufik.

280