Page 286 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 286
Pembahasan yang terge-sa-gesa juga dikhawatirkan menciptakan hubungan industrial yang
tidak sehat. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Jumisih mengatakan, kasus
perburuhan meningkat drastis di tengah pandemi. Jika UU Cipta Kerja diberlakukan, posisi tawar
dan kesejahteraan buruh semakin terancam.
"Nilai pesangon dikurangi, uang penghargaan masa kerja dikurangi, PHK (pemutusan hubungan
kerja) lebih mudah. Hal ini justru melegitimasi tindakan pengusaha untuk semena-mena mem-
PHK pekerjanya," ucap Jumisih.
Peraturan turunan
Menurut Staf Ahli Kemen-terian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi, RUU Cipta Kerja
diharapkan bisa memulihkan ekonomi di era pandemi. Indonesia, ujarnya, sudah tertinggal jauh
dari negara Asia Tenggara lainnya dari segi kemudahan berusaha dan pelayanan birokrasi.
Lewat RUU Cipta Kerja, Indonesia diharapkan lebih berdaya saing dalam perebutan investasi di
tengah pandemi. "Dengan RUU ini, kita melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Ini yang bisa
mendorong ekonomi kita ke depan. RUU ini menjadi instrumen transformasi ekonomi kita," kata
Elen.
Agar RUU Cipta Kerja langsung efektif diterapkan, pemerintah lewat kementerian/lembaga sudah
menyiapkan peraturan pelaksana. Rancangan peraturan itu dibahas secara paralel dengan
pembahasan RUU di DPR "Sesuai arahan Presiden, begitu RUU disetujui, peraturan pelaksana
sudah harus keluar dalam jangka waktu 30 hari. Ini pekerjaan luar biasa karena sebelum ini
belum pernah diselesaikan secepat itu," katanya. (AGE)
285
