Page 285 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

HITUNG MATANG DAMPAK UU DALAM JANGKA PANJANG

Pembahasan RIJIJ Cipta Kerja memasuki babak akhir. Namun, sebelum mengesahkannya
menjadi undang undang, dampak negatif jangka panjang mesti dihitung dengan matang.

JAKARTA, KOMPAS - Pembahas-an Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berlanjut dan
menyisakan kluster ketenagakerjaan. Setelah masalah terkait persaingan usaha, paten, dan
pembentukan lembaga pengelola investasi selama delapan jam, Jumat (25/9/2020), pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan poin-poin inventarisasi masalah di
kluster ketenagakerjaan. Hingga pukul 21.00 WIB, pembahasan belum berakhir.

Sebelum pembahasan kluster ketenagakerjaan, DPR menggelar rapat tertutup dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir dalam pertemuan
itu, unsur pimpinan DPR, pimpinan Badan Legislasi (Baleg), dan perwakilan tiap fraksi di DPR
Anggota Baleg DPR, Hendra-wan Supratikno, mengatakan, dalam pertemuan itu, DPR dan
pemerintah berkonsolidasi untuk mulai membahas kluster ketenagakerjaan. "Intinya, kami
sepakat untuk tidak mengubah norma yang sebelumnya sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi
terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk isu lain, masih
terbuka didiskusikan," ujarnya saat dihubungi, di Jakarta, Jumat.

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, pembahasan di tingkat panitia kerja sudah
mencapai 95 persen. Beberapa aspek sudah mengalami perubahan substansial dibandingkan
rancangan awal pemerintah. "Ada beberapa materi yang muatan awalnya tidak sesuai dan
selaras dengan UUD, termasuk perdebatan soal ke-wenangan pemerintah daerah yang tadinya
mau ditarik ke pusat. Jadi perubahannya sudah banyak," kata Supratman.

Terkait target waktu pengesahan, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyebutkan, hal itu
masih dinamis karena bergantung pada dinamika pembahasan di tim perumus dan tim
sinkronisasi. Namun, sebelumnya, DPR sempat berencana merampungkannya sebelum masa
reses pada pertengahan Oktober 2020.

Tidak efektif

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Econo-mics (Core) Indonesia Moham-mad
Faisal, pengesahan RUU Cipta Kerja secara terburu-bu-ru di tengah pandemi tidak akan efektif
memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

Ia menilai, kehadiran RUU itu justru akan menjadi bumerang yang memancing resistensi publik.
Saat ini sudah ada pihak-pihak yang menyiapkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Kelompok pekerja/buruh juga berpotensi untuk turun ke jalan menggelar unjuk rasa.

Dinamika yang tinggi terkait RUU Cipta Kerja juga dikhawatirkan memecah fokus penanganan
Covid-19 dan membuat pemulihan ekonomi. 'Tidak ada investasi yang mau masuk jika kasus
Covid-19 masih tinggi. Kalaupun ada, belum tentu membawa dampak berganda. Memang ada
banyak pihak berharap RUU ini segera disahkan, tetapi dampak jangka panjangnya harus
diperhatikan agar tidak berbalik jadi bumerang," tutur Faisal.

Ia menyoroti banyaknya rancangan peraturan pemerintah yang masih harus disiapkan. Namun,
saat ini pemerintah sudah membahas rancangan peraturan turunan secara paralel di
kementerian/lembaga rna-sing-masing. Hal itu dikhawatirkan menambah persoalan karena
dibahas tertutup dan ter-gesa-gesa.

"Pembahasan sepenting ini jangan dilakukan di dalam ruang gelap dan mengesampingkan
kepentingan orang banyak. Hal-hal seperti ini ke depan bisa menciptakan resistensi meskipun
RUU ini nantinya disahkan sesuai target," katanya.

284