Page 283 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 283
Oleh karenanya, kata Obon, pihaknya membuka opsi yang bisa diputuskan bersama pemerintah
yaitu mencabut klaster ketenagakerjaan.
"Sehingga, saya berharap bahwa kita kembali aja UU 13 [Ketenagakerjaan] saja yang direvisi,
tapi khusus untuk kalster ketenagakerjaan kita diskusikan lebih intens apakah didrop atau
terserah," ujarnya.
Berbeda dari tujuh fraksi sebelumnya, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P Irmadi Lubis belum
menyampaikan secara tegas sikap PDI-P apakah ingin mencabut atau melanjutkan klaster
ketenagakerjaan.
Irmadi hanya meminta, pemerintah memberikan penjelasan secara spesifik terkait pentingnya
perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
"Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa seperti kita membahas
sebelumnya, kita kan bahas sebelumnya dari bab itu, ini diubah karena ini, bukan jawaban secara
umum. Jadi minta pemerintah," kata Irmadi.
Terakhir, anggota Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, fraksinya tidak keberatan
dengan klaster ketenagakerjaan selama memberikan manfaat bagi tenaga kerja.
Baidowi juga mengatakan, klaster ketenagakerjaan lebih baik tidak dibahas jika perubahan yang
ajukan pemerintah lebih buruk dibandingkan UU Ketenagakerjaan.
"Kalau ternyata RUU ini hanya merusak sistem yang ada, lebih buruk dari existing lebih baik
tidak dibahas, lebih baik dikeluarkan seperti kata teman-teman," kata Awik.
"Kalau ada hal-hal progresif seperti itu, ya tidak ada salahnya, kita bisa diskusi lebih lanjut,"
imbuhnya.
282
