Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 33
Bahkan, kata Yohannes, tidak sedikit buruh yang baru diketahui sakit ketika sudah terlambat.
Menurut dia, ada sejumlah situasi yang menghambat buruh melaporkan dirinya terpapar covid-
19.
Di antaranya, karena keterbatasan uang untuk mengikuti tes swab antigen maupun PCR.
Kemudian, ketidakpastian kerja ketika harus menjalani isolasi mandiri lantaran status kerjanya
sebagai buruh kontrak, alih daya, dan hari lepas.
Kemudian, menurut Yohannes, buruh yang terpapar covid-19 juga khawatir mendapat stigma
dan hukuman dari lingkungan tempat tinggal.
"Hambatan lain adalah ancaman penutupan pabrik akibat penghentian pesanan dari pihak
pembeli atau pemegang merek. Perusahaan tidak melakukan penghentian produksi di saat
banyak buruh mulai bergejala dan meski lebih dari 100 buruh mengambil izin sakit," tuturnya.
Perusahaan Menutup-tutupi
Yohannes melanjutkan, dari hasil pemantauan pihaknya, beberapa perusahaan juga berusaha
menutup-nutupi kasus penularan covid-19 di tempat kerja. Misalnya, pada pabrik yang
melakukan tes usap massal, perusahaan tidak membagikan hasil tes tertulis kepada buruhnya.
"Namun sekadar hasil akhirnya saja. Padahal, hasil tertulis yang lengkap dan detail itu
dibutuhkan untuk perawatan sesuai dengan kondisi pasien," ujar dia.
Bukan hanya itu, perusahaan juga menggunakan hasil tes covid-19 sebagai sarana untuk
membungkam serikat buruh.
Yohannes menceritakan, pada satu pabrik, buruh yang sebelumnya mengikuti suatu aksi protes
lalu difasilitasi tes PCR oleh perusahaan, ia kemudian dinyatakan positif, tanpa diberikan hasilnya
secara tertulis, dan tidak diperbolehkan bekerja.
"Meski hingga saat ini, buruh tersebut tidak mengalami gejala apapun ataupun orang
terdekatnya tertular," tuturnya.
Menurut dia, hal tersebut menyebabkan sukarnya mengetahui pasti jumlah buruh yang betul-
betul terjangkit covid-19. Hal itu, kata Yohannes juga menyulitkan serikat buruh dalam
melindungi anggotanya dan memastikan terpenuhinya hak kesehatan, mulai dari perawatan
rumah sakit, layanan isoman, dan hak-hak dasarnya.
"Bukan hanya itu, perusahaan juga telah menciptakan resiko penularan lebih lanjut dengan
terciptanya kluster keluarga," pungkasnya.
32
