Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kadin) Jadi ini benar-benar clear bahwa
perusahaan yang harus bayar dan memberikan secara gratis atau cuma-cuma ke karyawannya

Ringkasan

Lebih dari 28.000 perusahaan swasta dengan target 10,5 juta orang peserta sudah mendaftar
melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengikuti vaksinasi gotong royong. Wakil
Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, antusias perusahaan untuk mengikuti
vaksinasi gotong royong masih terus terjadi meski gelombang ketiga pendaftaran telah ditutup
pada akhir Mei lalu. "Jadi untuk sementara karena begitu banyaknya jumlah demand dan supply
masih sedikit memang untuk sementara kami evaluasi," kata Shinta dalam diskusi secara virtual
bertajuk "Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong", Rabu (16/6/2021).

PERKEMBANGAN VAKSINASI GOTONG ROYONG: "WAITING LIST" DAN ATURAN
TERBARU

JAKARTA - Lebih dari 28.000 perusahaan swasta dengan target 10,5 juta orang peserta sudah
mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengikuti vaksinasi gotong royong.

Wakil Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, antusias perusahaan untuk mengikuti
vaksinasi gotong royong masih terus terjadi meski gelombang ketiga pendaftaran telah ditutup
pada akhir Mei lalu.

"Jadi untuk sementara karena begitu banyaknya jumlah demand dan supply masih sedikit
memang untuk sementara kami evaluasi," kata Shinta dalam diskusi secara virtual bertajuk "Siap
Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong", Rabu (16/6/2021).

Lantas, bagaimana nasib perusahaan yang belum mendaftar? Shinta menuturkan, pihaknya
berdiskusi dengan PT Bio Farma terkait masih banyak perusahaan swasta yang ingin mendaftar.

Ia mengatakan, Kadin akan kembali membuka pendaftaran dengan status perusahaan tersebut
waiting list dalam vaksinasi gotong royong.

"Jadi memang akan dibuka waiting list tetapi sementara masih dalam evaluasi," ujarnya.

Selain itu, Shinta mengatakan, vaksinasi gotong royong tidak bersifat wajib bagi seluruh
perusahaan. Oleh karenanya, ia mengatakan, apabila ada perusahaan yang sangat terdampak
akibat pandemi Covid-19 dan tak mampu mengikuti vaksinasi gotong royong, maka dapat
mengikuti program vaksinasi pemerintah.

"Bahwa ini terbuka untuk semua jenis perusahaan tetapi ini tidak mandatory, perusahaan yang
saat ini sangat terdampak imbas Covid-19 tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengikuti yang
gotong royong silahkan saja mengikuti vaksinasi yang gratis," tuturnya.

Seiring dengan berjalannya program vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong,
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis aturan baru yakni Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 18 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi
mengatakan, aturan baru tersebut mengatur bahwa vaksin yang diterima pemerintah dalam

9