Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021

bentuk sumbangan atau hibah dengan merek vaksin sama dalam vaksinasi gotong royong dapat
digunakan untuk program vaksinasi pemerintah.
Nadia mencontohkan 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diterima Pemerintah Indonesia dari
Pemerintah Uni Emirat Arab dalam bentuk hibah akan digunakan untuk program vaksinasi
pemerintah.

"Jadi memungkinkan vaksinasi program pemerintah menggunakan merek yang sama dengan
vaksinasi gotong royong, dikarenakan merek tersebut berasal dari sumbangan atau hibah dari
negara, tapi tidak sebaliknya," ujarnya.

Nadia juga menegaskan, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi
pemerintah tidak bisa digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

"Artinya vaksin Sinovac atau Coronavac kemudian vaksin Astrazeneca dan vaksin Novavax, dan
Pfizer itu tidak akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong," ujarnya.

Adapun hingga saat ini, Indonesia telah menerima 2.000.000 dosis vaksin Sinopharm. Juru Bicara
Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pemerintah dan pihak
Sinopharm sudah sepakat akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin.

"Kemudian dari Cansino sudah ada komitmen sampai akhir Desember 5 juta," kata Bambang
dalam diskusi secara virtual, Rabu (16/6/2021).

Sementara itu, Shinta mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang lalu,
perusahaan swasta mendapatkan 330.000 dosis vaksin dari total 500.000 dosis lantaran stok
vaksin tersebut harus dibagi dengan perusahaan plat merah BUMN.

"Kemudian alokasi kedua juga demikian kita harus siap nanti berapa yang akan diperoleh oleh
swasta," kata Shinta.

Oleh karenanya, ia meminta perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar agar sabar
menunggu giliran vaksinasi.

Kemenkes menegaskan, tidak ada beban biaya yang harus ditanggung karyawan dalam
mengikuti vaksinasi gotong royong.

Ia meminta karyawan segera melapor apabila perusahaannya memungut biaya dalam vaksinasi
tersebut.

"Kalau terkait ini (vaksinasi dipungut biaya) bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan,
apakah itu melalui SPI atau bisa melalui LBH atau nanti kita bekerja sama dengan KADIN dan
BUMN, terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut," ujar Nadia.

Senanda dengan Nadia, Shinta mengatakan, dua kementrian yakni Kemenkes dan Kementerian
Ketenagakerjaan juga siap menerima pengaduan jika ada perusahaan yang memungut biaya
vaksinasi.

"Jadi ini benar-benar clear bahwa perusahaan yang harus bayar dan memberikan secara gratis
atau cuma-cuma ke karyawannya," kata Shinta..

10