Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 116
Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyatakan pembentukan tim gugus tugas tersebut bertujuan
untuk mencegah, sekaligus menangani tindak pidana perdagangan orang, termasuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
"TPPO merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia, tidak manusiawi dan mengakibatkan
orang menderita atau tereksploitasi," kata Rahma, di Tanjungpinang, Rabu.
Rahma menyebut TPPO merupakan aktivitas indikasi berskala internasional dengan sasaran
korban masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Dia menyampaikan kasus TPPO cukup banyak ditemukan di Kepri, dengan modus sebagai tenaga
kerja dan korbannya rata-rata berasal dari luar daerah tersebut.
Para korban dikirim ke luar negeri seperti ke Malaysia dan transit di wilayah Kepri. Ini tidak
terlepas dari kondisi geografis daerah itu berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"TPPO dengan modus sebagai tenaga kerja, yaitu mempekerjakan orang pada tempat-tempat
yang tidak semestinya dengan imbalan atau gaji yang tidak sesuai dan tidak layak, misalnya di
tempat hiburan malam atau tempat lainnya yang rawan risiko," ujar Rahma.
Menurut Rahma, Pemkot Tanjungpinang telah menyusun rencana aksi pencegahan dan
penanganan TPPO, serta memfasilitasi rumah perlindungan korban pada UPTD PPA di Kota
Piring.
Rahma berharap dengan terbentuknya tim gugus tugas, semua unsur yang tergabung di
dalamnya dapat lebih memantapkan perannya dan semakin aktif. Apalagi ada kecenderungan
pergeseran TPPO yang tidak lagi dengan modus konvensional tetapi secara daring.
"Upaya pencegahan dan penanganan TPPO harus dilakukan secara bersama, terpadu, dan
terintegrasi, sehingga dapat kita wujudkan Tanjungpinang Zero TPPO," demikian Rahma.
115
