Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 123
PENJELASAN PLN SOAL TUDINGAN TAK BAYAR THR SESUAI ATURAN
Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim PT PLN
(Persero) tidak membayarkan tunjangan hari raya ( THR ) kepada pekerja alih daya atau
outsourcing sesuai aturan yang berlaku.
" THR yang diterima oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan.
Baik berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang
selama ini berlaku 10-15 tahun terakhir," terangnya dalam sesi teleconference, Kamis
(10/6/2021).
Iqbal mengatakan, ketimpangan itu terjadi saat PLN mengeluarkan peraturan direksi (perdir)
untuk pembayaran THR 2021 bagi pekerja outsourcing. Aturan ini mengubah tunjangan kinerja
dan tunjangan delta yang selama ini masuk dalam daftar tunjangan tetap jadi tunjangan tidak
tetap.
"Dengan demikian maka pekerja outsourcing hanya terima gaji pokok. Turun THR-nya,
tunjangan kinerja dan delta tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN," sebutnya.
Menerima tuduhan tersebut, PT PLN (Persero) memberikan konfirmasi kepada lewat pernyataan
tertulis seputar THR untuk tenaga alih daya yang tidak sesuai aturan.
Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan, pihaknya
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan
kebijakan internal perusahaan. Termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR.
"Dalam hal pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," jelasnya.
Sementara untuk pembayaran THR kepada pekerja outsourcing tersebut, Arsyadany
menjelaskan, hal itu jadi wewenang masing-masing perusahaan agen penyalur tenaga kerja alih
daya.
"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN
(Persero)," tukas dia.
122
