Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 128
Judul Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan 8,5-9% di 2022
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/410927/pemerintah-targetkan-
tingkat-kemiskinan-85-9-di-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-10 14:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Kalau kita bicara Human
Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Begitu banyak
aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak untuk mencapai indeks
kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran pembangunan lain, pengangguran
terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini
positive - Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Sementara, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta
k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan
kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi
neutral - Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Kementerian PPN/Bappenas
berperan sebagai clearing house pembangunan, memastikan perencanaan yang dibuat bisa
dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, karena yang paling penting adalah
pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat
Ringkasan
Pemerintah merencanakan pada 2022 tingkat kemiskinan mencapai 8,5-9% dan tingkat
pengangguran terbuka mencapai 5,5-6,3%. serta rasio gini menjadi 0,376-0,378. Sasaran ini
sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Rencana tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat
Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta
Badan Pusat Statistik, Kemarin (9/6).
127
