Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

PEMERINTAH TARGETKAN TINGKAT KEMISKINAN 8,5-9% DI 2022

PEMERINTAH merencanakan pada 2022 tingkat kemiskinan mencapai 8,5-9% dan tingkat
pengangguran terbuka mencapai 5,5-6,3%. serta rasio gini menjadi 0,376-0,378. Sasaran ini
sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat
Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta
Badan Pusat Statistik, Kemarin (9/6).

"Kalau kita bicara Human Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan
pendapatan. Begitu banyak aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak
untuk mencapai indeks kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran
pembangunan lain, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini," tutur Suharso.

Dirinya mengatakan Kementerian Desa PDTT berperan penting dalam memastikan peningkatan
kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan Digitalisasi Monograf Desa,
pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat desa, serta memastikan pembangunan
yang inklusif.

Kementerian Sosial berperan dalam pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta
perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, meningkatkan kualitas penyaluran dan akurasi data
penerima bantuan sosial.

"Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, serta k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian
dan keterampilan angkatan kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi," ujarnya.

Dan memastikan investasi yang berjalan dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan
kesempatan kerja yang inklusif. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam
meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan,
termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan
terjangkau "Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai clearing house pembangunan,
memastikan perencanaan yang dibuat bisa dijalankan karena sinkron dengan penganggaran,
karena yang paling penting adalah pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat,"
pungkasnya. (OL-6).

128