Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 126
Judul PLN Jawab Tudingan Tak Bayar THR Penuh ke Buruh Outsourcing
Nama Media detik.com
Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN
Halaman/URL https://finance.detik.com/energi/5600610/pln-jawab-tudingan-tak-
bayar-thr-penuh-ke-buruh-outsourcing
Jurnalis Soraya Novika
Tanggal 2021-06-10 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Arsyadany G. Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat) PT PLN (Persero)
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan
kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR
negative - Arsyadany G. Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat) Terkait
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero)
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) THR nya dibayar
sekedarnya, ada yang dibayar Rp 1 juta, Rp 2 juta, THR 2021, terus di mana Menteri, di mana
Negara
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dalam waktu dekat
akan diinstrukikan oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan didukung oleh
KSPI mogok nasional buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok nasional berhenti
bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia
Ringkasan
PT PLN (Persero) angkat suara soal tudingan terkait tidak bayar penuh tunjangan hari raya (THR)
para buruh outsourcingnya. Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G. Akmalaputri
membantah tudingan tersebut. Menurut Arsyadany, perusahaan pelat merah itu senantiasa
mematuhi ketentuan yang berlaku terkait hak-hak pekerjanya. "PT PLN (Persero) senantiasa
mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan
internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga kerja,
khususnya dalam hal pembayaran THR," ujar Arsyadany kepada detikcom, Kamis (10/6/2021).
125
